Tomat Tembemm..(o^,^o)


Kiat Pembangunan Rumah Susun Sederhana di Kota Metropolitan
Februari 11, 2008, 7:05 am
Filed under: Arsitektur
KALAU Soesilo Bambang Yudhoyono, calon presiden yang akan dilantik sebagai Presiden RI ke VI pada tanggal 20 Oktober 2004 mendatang, mau mewujudkan janji-janjinya selama kampanye untuk lebih memerhatikan rakyat kecil, maka barangkali salah satunya adalah dalam hal pengadaan rumah susun (rusun) sederhana bagi warga marjinal di kota-kota besar. Rusun sederhana identik benar dengan kemiskinan sehingga dibolak-balik bagaimanapun pengadaan rusun untuk golongan masyarakat ini selalu terbentur pada keterbatasan, baik pada dana yang kini dimiliki pemerintah maupun pada daya beli masyarakat marjinal yang masih serba kekurangan.PASTI semua setuju, apalagi para politikus bahwa demi asas pemerataan dan untuk mengurangi kesenjangan di masyarakat maka pengadaan rumah untuk warga marjinal ini mutlak perlu. Namun, bagaimana kiat-kiatnya agar kebijaksanaan itu bisa terwujud tanpa membebani dana pemerintah yang kini semakin terbatas akibat masih menumpuknya utang-utang luar negeri warisan Orde Baru?

DI masa lalu, salah satu kiat pemerintah, dalam hal ini Perum Perumnas, yaitu BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang ditugaskan untuk mengadakan perumahan bagi golongan marjinal di daerah perkotaan adalah dari segi teknisnya. Dulu, khususnya pada Orde Baru, untuk rumah- rumah konvensional (bukan rumah susun) seperti RS/RSS (rumah sederhana/rumah sangat sederhana) yang umumnya berlokasi di pinggiran kota, kiatnya ialah dengan pengurangan kualitas bangunan rumah.

Dalam hal ini, di tengah keterbatasan dana pemerintah yang dibarengi dengan lemahnya daya beli warga marjinal, secara teknis kualitas rumah jenis ini dikurangi. Sehingga, kebijaksanaan yang diambil pada waktu itu adalah yang penting warga bisa memiliki rumah yang lingkungannya sudah baik lebih dahulu, sedang kualitasnya masih diabaikan.

Bangunan-bangunan seperti itulah yang di antaranya banyak dibangun Perumnas di Depok, Tangerang dan Bekasi. Bangunan-bangunan yang kualitasnya agak diabaikan, agar harga jualnya terjangkau masyarakat marjinal, antara lain dikenal sebagai RS/RSS atau RI (rumah inti).

Namun, kiat semacam ini tak dapat diterapkan pada rusun sederhana. “Sebab, secara struktur apakah itu rusun sederhana atau itu apartemen mewah, sebagai bangunan bertingkat keduanya tak ada bedanya. Yang membedakan antara rusun sederhana dengan apartemen mewah hanya pada sentuhan akhir atau finishing touch-nya saja,” kata Aziz Dahlan, seorang arsitek yang bekerja di Perumnas.

Pada rumah konvensional, seperti RS/RSS, dalam rangka menekan harga jualnya, maka secara teknis rumah jenis itu bisa dikurangi. Tetapi pada rusun sederhana hal yang sama tak bisa dilakukan. Karena, bila hal itu dipaksakan (pengurangan kualitas teknis), maka bisa berakibat fatal dan hal itu tak mungkin dilakukan para perancang rusun sederhana.

Akibatnya, harga jual rusun sederhana sulit ditekan seperti halnya pada RS/RSS. Padahal, biaya pembangunan sebuah unit rusun sederhana bisa mencapai antara tiga dan empat kali lipat biaya pembangunan sebuah unit RS/RSS dengan luas yang sama. Buntutnya, rusun sederhana semakin sulit terjangkau golongan masyarakat kelas bawah.

Lalu, bagaimana kiat-kiat yang harus dilakukan pemerintah agar pengadaan rusun sederhana bagi warga marjinal di kota-kota metropolitan, khususnya Jakarta, ini bisa terwujud? Sebab, apakah itu pemerintahan Megawati-Hamzah Haz yang sebentar lagi akan berakhir, maupun pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) yang sebentar lagi akan memerintah, keduanya tak diragukan sama-sama sepakat memerhatikan kebutuhan golongan marjinal atau juga dikenal dengan wong cilik itu.

SALAH satu kiat yang patut memperoleh perhatian pemerintah dalam pengadaan rusun sederhana bagi golongan marjinal adalah melalui kebijaksanaan urban renewal. Konsep urban renewal atau perbaikan kampung-kampung kumuh di daerah perkotaan ini pernah dikembangkan oleh pemerintahan Orde Baru di masa lalu.

Pada waktu itu pemerintah memilih areal kampung-kampung yang sangat kumuh di daerah perkotaan, dan kemudian atas persetujuan warganya, areal itu diratakan. Kemudian, para pemilik lahan di kampung- kampung kumuh atau dikenal dengan istilah slum area itu, dijanjikan akan mendapat prioritas atas hunian rusun sederhana yang dibangun di atas lahan mereka.

Namun, tentu tak semua unit rusun sederhana itu dijual kepada warga lama, karena di atas areal itu bisa dibangun lebih banyak hunian dari jumlah hunian lama yang ada di areal tersebut. Nah, untuk hunian yang lokasinya strategis misalnya, bisa dijual kepada para peminat baik warga lama maupun warga baru, sesuai harga komersial yang berlaku di pasaran.

Dalam hal ini, pemerintah tentu mendapat untung dan untung itulah yang harus dipakai guna menyubsidi sebagian pembangunan rusun sederhana. Menurut keterangan, konsep urban renewal ini cukup sukses dilaksanakan oleh pemerintah Singapura.

Konsep ini memang diakui tak mudah dilakukan tanpa adanya pendekatan kepada warga. Sebab, banyak warga yang masih kurang percaya akan kebijaksanaan pemerintah akibat maraknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) pada masa Orde Baru dulu ketika konsep urban renewal diperkenalkan.

Karena itu, kuncinya nanti, khususnya bagi para pejabat yang berwenang adalah transparansi sehingga warga percaya mereka tak dirugikan, sebaliknya malah diuntungkan. Karena biar bagaimanapun, konsep ini cukup bagus, meskipun diperkenalkan pada masa Orde Baru.

KEMUDIAN ada lagi suatu konsep yang disebut konsolidasi tanah. Dalam hal ini, baik pemerintah maupun swasta bisa melakukan kerja sama dengan warga pemilik lahan yang arealnya akan dibangun.

Pihak pengembang, baik swasta maupun pemerintah, melakukan kalkulasi harga lahan dan bangunan lama milik warga di suatu tempat. Kemudian perhitungan tersebut diperhitungkan dengan bangunan bertingkat, bisa ruko bisa juga rusun sederhana, yang akan ditempati warga lama.

Konon, konsep konsolidasi tanah itu sudah diwujudkan di beberapa areal di Kota Denpasar, Pulau Bali. Diperkirakan, lahan-lahan yang cocok untuk dijadikan rusun sederhana adalah lahan-lahan milik eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang disita dari para pengutang kakap, atau tanah-tanah negara yang telantar dan masih belum dibangun.

Kemudian kiat lain pengadaan rusun sederhana yang patut dipertimbangkan pemerintahan SBY-JK lima tahun ke depan adalah apa yang disebut sistem subsidi silang. Sistem subsidi silang antara lain telah dilakukan oleh Perumnas di areal milik BUMN tersebut di Cengkareng, Jakarta Barat.

Di areal yang cukup luas itu, awalnya Perumnas membangun beberapa blok rusun sederhana yang kini disewakan kepada kaum marjinal warga Jakarta. Kemudian karena arealnya dinilai cukup strategis, berlokasi di pinggir Jalan Tol Prof Sedyatmo (jalan tol bandara) dan di sudut bakal jalan tol lingkar luar Jakarta, maka sebagian areal itu dijual kepada pengembang swasta.

Saat ini, sejumlah pengembang swasta telah membangun ruko dan rumah tinggal di areal eks milik Perumnas itu, dan rencanannya mereka juga akan mulai membangun sejumlah blok apartemen untuk kelas menengah yang dijual dengan harga komersial sesuai dengan harga pasaran. Tentu Perumnas mendapat untung dari kerja sama dengan pihak swasta itu dan untung itu dipakai untuk menyubsidi pembangunan rusun sederhana selanjutnya di areal tersebut.

Sekali lagi, konsep subsidi silang ini cukup bagus untuk dipertimbangkan, namun lagi-lagi keberhasilannya akan ditentukan seberapa jauh tak ada praktik KKN antara Perumnas dengan pihak pengembang. Sehingga, untung dari penjualan lahan Perumnas, yang notabene milik pemerintah itu, benar-benar untuk menyubsidi warga marjinal sehingga mereka mampu memiliki rusun sederhana yang dibangun di situ.

Baiklah, kita nantikan janji-janji pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh SBY-JK mulai 20 Oktober 2004 nanti. Dan, salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintahan baru tersebut adalah keberhasilannya untuk membangun rusun sederhana di kota-kota besar yang harga lahannya terus meningkat, sementara kaum marjinal perkotaan bisa memilikinya dan tak hanya bisa memandangi saja. (Sukoco)

Search :
   
 
 
 

<!—

—>

Berita Lainnya :

· Menanti Gebrakan Pemerintahan Baru
· Rumah Vertikal, Pilihan Tak Terelakkan
· Mal Keren, Mengapa Tidak Dipertimbangkan?
· Pembentukan Lembaga SMF Tergantung pada Pemerintahan Baru
· Sudah Saatnya Merancang Rumah Khas Rakyat Indonesia
· Rumah Sudah Siap, tapi Listrik Belum Ada
· Perlu Komitmen Membangun Rumah Rakyat
· Kiat Pembangunan Rumah Susun Sederhana di Kota Metropolitan
· Harapan Bisnis Properti Masa SBY-JK
· Para Pemain Besar Properti Makin Keras Berkompetisi
· Kerangka Baja yang Membuat Wah KL
· Berkompetisi Melahirkan Karya yang Disukai Publik
 

Tinggalkan sebuah Komentar so far
Tinggalkan komentar



Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s



%d blogger menyukai ini: